EKBISPAR.COM – Pemerintah Provinsi Banten mendorong penguatan kolaborasi dengan para pengembang perumahan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting mengingat kebutuhan rumah di Banten masih tinggi, sementara industri properti dihadapkan pada berbagai tantangan.
Hal itu disampaikan Gubernur Banten dalam Musyawarah Daerah (Musda) IX Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Banten bertema “Menapaki Era Keemasan” di Aston Hotel Serang, Senin (26/10/2026).
Gubernur mengatakan, pengembang memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan rumah, baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun kelompok masyarakat lainnya.
Menurutnya, pemerintah dan pengembang perlu memiliki kesamaan visi bahwa penyediaan hunian bukan semata-mata aktivitas bisnis, tetapi juga bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, pembangunan perumahan harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata ruang, serta keberlanjutan lingkungan. Ia secara khusus mengingatkan agar pengembangan kawasan permukiman tidak mengorbankan lahan produktif, seperti persawahan dan rawa.
Gubernur juga meminta para pengembang memperhatikan kelengkapan fasilitas umum dan infrastruktur di kawasan perumahan. Jangan sampai pembangunan kawasan hunian justru meninggalkan persoalan yang kemudian menjadi beban pemerintah daerah.
“Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman REI adalah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab, sehingga patut kita jadikan mitra dalam rangka mengejar target pemerintah untuk ketersediaan rumah di Provinsi Banten,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Banten terbuka untuk membangun komunikasi dan memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor properti. Terlebih, industri perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena melibatkan banyak sektor usaha dan tenaga kerja.
Selain pembangunan hunian baru, perhatian pemerintah juga diarahkan pada peningkatan kualitas rumah masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Tahun ini, hampir 12.000 unit RTLH menjadi sasaran perbaikan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan program pemerintah pusat dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Gubernur berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi agar program tersebut berjalan maksimal. Kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga perlu terus didorong sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki kesempatan mendapatkan hunian layak.
Sementara itu, Ketua DPD REI Banten demisioner, Roni H. Adali, berharap Musda IX dapat menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa organisasi semakin solid sekaligus memperjuangkan kepentingan seluruh anggota.
Menurutnya, tantangan industri properti ke depan membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki integritas, tetapi juga kompetensi, kemampuan komunikasi, serta keberanian dalam mencari solusi atas persoalan yang dihadapi pengembang.
“Pemimpin yang baru harus mempunyai skill yang bagus dan harus kuat, karena tantangan kita ke depan ini akan semakin berat,” katanya.
Roni menjelaskan, sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi pengembang meliputi keterbatasan ketersediaan lahan, kebijakan ketahanan pangan yang berdampak terhadap pengembangan kawasan perumahan, hingga pengetatan kebijakan perbankan dalam penyaluran pembiayaan.
Kondisi tersebut membuat sebagian proyek perumahan mengalami hambatan, bahkan ada yang harus menghentikan sementara kegiatan pengembangannya.
Ia menilai, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam ekosistem perumahan. REI tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah, BP Tapera, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Ini tidak bisa kita jawab sendiri.
Kita harus bekerja sama dengan para stakeholder yang terkait di ekosistem perumahan, baik dengan Tapera maupun pemerintah daerah, bupati atau wali kota, untuk bersama-sama mengejar target yang tinggal dua bulan lagi. Namun, kita tetap optimistis dan harus tetap semangat,” ujarnya.
Melalui Musda IX ini, Roni berharap REI Banten mampu melahirkan kepemimpinan yang solid, memperkuat solidaritas antaranggota, serta meningkatkan peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri properti dan memenuhi kebutuhan hunian masyarakat di Provinsi Banten. (***)
