EKBISPAR.COM – Desakan ribuan honorer paruh waktu yang mendesak untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akhirnya dikabulkan oleh Pemkab Serang. Pemkab Serang berkomitmen untuk memperjuangkan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang tidak lolos pada seleksi tahap I, agar diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Pengangkatan ini diperkirakan akan dimulai pada tahun anggaran 2026 mendatang, dengan minimal seribu (1.000) PPPK per tahunnya.
”Sudah kita coba perkirakan, di tahun 2026 itu kita nampung seribu (PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu) per tahun,” ucap Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, usai menerima audensi perwakilan Pegawai Honorer Kabupaten Serang di Pendopo Bupati, Serang, 15 Januari 2024.
Dikatakan Rudy, untuk upaya pengangkatan dari PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu, jika dihitung hasil seleksi tahap I saat ini, pengangkatan penuh waktu tahun 2026 atau di anggaran baru 2026. ”Angkanya berubah, kan harus pakai APBD, di angka yang baru itu kuotanya seribu (orang/pegawai),” ujarnya.
Akan tetapi, kata Rudy, jika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka kembali slot untuk belanja pegawainya, bisa lebih dari 30 persen dari jumlah APBD, otomatis slot anggaran pun akan bertambah. ”Tergantung dari kebijakan keuangan pemerintah pusat,” kqtanya.
Rudy menyebutkan, jika mengangkat secara keseluruhan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu dengan jumlah sebanyak 6.300 pegawai, membutuhkan anggaran sebesar Rp335 miliar dalam setahun. ”Tapi itu tidak akan cukup anggarannya, anggaran belanja pegawai saja saat ini mencapai 36 persen, bisa menjadi 50 persen jika mengangkat semua untuk kondisi saat ini,” ujarnya.
Oleh karenanya, Rudy menyebutkan, akan mencoba mengatur keuangan terlebih dahulu yang nanti menyesuaikan dengan kondisi kemampuan fiskal Pemkab Serang, yang mudah-mudahan bisa distabilkan pada Tahun 2025 ini. ”Nanti menyongsong 2026, kita range-nya akan lebih lebar lagi untuk bisa menambah, kalau bisa sih lebih dari 1.000, yaitu 1.200, 1.300 tergantung dari kemampuan fiskal kita,” sebut Rudy.
