EKBISPAR.COM — Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas P3AKB Provinsi Banten menggelar kegiatan Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Banten Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Negara Provinsi Banten, Jum’at (5/12). Acara ini dihadiri para Bunda PAUD Kabupaten/Kota, para pendidik PAUD, serta pemangku kepentingan terkait dalam upaya memperkuat layanan pendidikan usia dini di seluruh wilayah Banten.
Bunda PAUD Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Bunda PAUD Kabupaten/Kota serta para pendidik yang selama ini bekerja dengan penuh dedikasi. Ia menegaskan bahwa peran PAUD sangat strategis dalam membentuk fondasi pendidikan anak sejak usia dini.
Menurut Tinawati, tantangan utama PAUD saat ini tidak hanya soal peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga memastikan proses transisi PAUD ke Sekolah Dasar berjalan menyenangkan dan berpihak pada anak. Ia menekankan bahwa guru PAUD harus terus didorong untuk meningkatkan kompetensi, terutama dalam pendekatan pembelajaran yang lebih humanis dan adaptif.
Dalam kesempatan tersebut, Tinawati juga menyoroti pentingnya layanan PAUD holistik integratif, yakni layanan pendidikan yang mencakup aspek kesehatan, pengasuhan, perlindungan, serta pemenuhan gizi anak. Ia menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan bagian penting yang menentukan tumbuh kembang anak di masa depan.
“Bunda PAUD Kabupaten/Kota harus semakin kuat dalam menggerakkan advokasi layanan esensial bagi anak usia dini. Kita harus pastikan bahwa setiap anak mendapatkan layanan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang optimal,” ujarnya.
Selain itu, Tinawati turut mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi menciptakan ruang ramah anak di berbagai lingkungan pendidikan. Ia menyebut bahwa lingkungan yang aman dan nyaman merupakan faktor kunci agar anak dapat belajar dan berkembang secara maksimal. “PAUD adalah fondasi dasar. Masa usia dini adalah periode emas yang menentukan masa depan anak-anak kita. Karena itu, penyelarasan program, kolaborasi lintas sektor, dan pengawasan bersama sangat dibutuhkan,” kata Tinawati.
(Sarah)
